Klaim Kerugian Jadi Kendala Implementasi Asuransi Pertanian

14-05-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Nur Chayati, foto : agung/hr

 

 

Program asuransi pertanian yang diluncurkan pemerintah sekitar dua tahun lalu seolah menjadi angin segar bagi para petani di Indonesia. Namun demikian masih ada kendala teknis yang terjadi di lapangan yakni terkait dengan klaim asuransi akibat beratnya persyaratan yang diterapkan oleh pihak asuransi.

 

"Walaupun asuransi ini tergolong murah kalau dihitung, karena 80 persen ditanggung oleh pemerintah, tetapi masyarakat merasa susah ketika akan mengklaim  asuransi ini. Hal tersebut karena beberapa persyaratan yang diterapkan oleh pihak asuransi sungguh berat," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Nur Chayati di sela-sela  Kunjungan Kerja Komisi XI  ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (12/5/2018).

 

Ia berharap, para pihak terkait dapat mengecek ulang mengenai teknis pembayaran kerugian kepada masyarakat yang ikut program asuransi ini. "Harapan kami agar jangan dipersulit, karena para petani hidupnya sudah sulit. Ini program yang bagus dari pemerintah, mari kita sukseskan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata politisi Fraksi PKB itu. (as/sc)

 

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...